Minggu, 25 Februari 2018

Membaca Kritikan Komikus Jepang VS Filosofi Bisnis Cina


Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendapat kritik dari seorang komikus Jepang, Onan Hiroshi.
Komikus itu membuat sebuah komik yang menyindir Jokowi, soal proyek yang di-groundbreaking pada Januari 2016 lalu tersebut dan kemudian diposting melalui akunnya di media sosial.

Dari gambar-gambar yang berupa ilustrasi tanpa ada teks lengkap tersebut, umumnya tidak banyak yang paham dengan baik maksudnya.
Namun, beberapa yang mengerti menjelaskan, bahwa melalui komik itu, Hiroshi menceritakan bagaimana awal dari rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pada gambar pertama, Pihak Pemerintah Jepang sebenarnya sudah melakukan studi terkait rencana pembangunan mega proyek Kereta Api itu, kemudian hasilnya diserahkan ke Indonesia.

Komik Onan Hiroshi

Akan tetapi, data tersebut justru diberikan kepada Tiongkok yang kemudian diberikan wewenang membangun proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung.
Digambarkan bahwa pihak China dipilih karena menawarkan proyek dengan nilai yang jauh lebih murah dibandingkan Jepang.


Nah, pada gambar kedua, menggambarkan dua tahun berselang mega proyek ini, namun tak kunjung menunjukan perkembangan yang berarti. Hiroshi menggambarkan, Jokowi merayu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk membantu kelangsungan proyek tersebut lagi.

Akan tetapi, pihak Jepang pun tidak terima dengan permintaan tersebut. Pasalnya, pemerintah Indonesia sudah terlanjur memilih China sebagai kontraktor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Itu perspektif Hiroshi, bagaimana cerita sebenarnya?
Jepang memang pernah melakukan riset tentang pembangunan kereta cepat namun secara umum di Indonesia, melalui JICA, pada 2013 silam.

“Indonesia sudah ada studi yang dilakukan JICA pada tahun 2008 lalu. Namanya Argo Cahaya. Namun, Jepang itu melakukan studi tapi nggak mau bangun, kadang-kadang dia begitu, ” jelas Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, kepada detikFinance.
Lalu, saat Jokowi menjadi presiden, China mencoba menarik perhatian Indonesia ketika Jokowi hadir pada pertemuan ke-22 KTT APEC di Beijing pada 10 hingga 11 November 2014.
Investor China tertarik untuk bersaing dengan Jepang, dalam membangun kereta cepat di Indonesia.

Dilansir dari legalereraindonesia.com, bahkan, ada penandatanganan nota kesepahaman kereta cepat Jakarta-Surabaya 800 km antara China Railway Construction Corporation Limited dengan PT Resteel Industry Indonesia.
Penandatanganan kerja sama dilaksanakan dalam acara Indonesia-China Trade Investment and Economic Forum di Beijing.

Hingga 2015, Jepang yang terkenal dengan Kereta Cepat Shinkansen, dan China yang dikenal punya China Railway High Speed (CRH), sama-sama bersaing merebut proyek kereta api Jakarta-Bandung di Indonesia.
Bahkan, untuk bisa menang, kedua negara ini rela “banting harga”. Namun, Presiden Jokowi mengaku siapa investor yang dipilih itu urusan tim konsultan independen.

“Itu urusan tim penilai. Kalau sudah masuk ke saya baru,” kata Jokowi.
Jokowi juga sempat menolak proposal kedua negara itu, meminta Jepang dan China menyusun kembali proposal kereta berkecepatan menengah yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk rute Jakarta-Bandung.

Lalu kemudian pada 2015, Indonesia memilih China karena dinilai memenuhi syarat yang diajukan, dibandingkan Jepang.
Salah satu syarat yang diajukan adalah, pembiayaan (proyek kereta) tanpa jaminan, dan dilaksanakan melalui mekanisme business to bussiness, tanpa menggunakan dana APBN. China menyanggupi.

Kemudian Jokowi menunjuk menteri BUMN, Rini Soemarmo. Satu bulan kemudian, terbentuk konsorsium kereta cepat BUMN yang mengandeng pihak Cina. Kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Kegagalan Jepang VS filosofi bisnis Cina

Ternyata jepang memang mengulur-ulur waktu untuk pembuatan KA cepat yang kemungkinan dikarenakan proyek KA adalah transportasi massal yang sebenarnya bisa mengurangi penjualan mobil merk jepang. Industri otomotif Jepang sangat mendominasi di Indonesia sehingga penjualan mobil dan motor pribadi sangat menguntungkan Jepang yang masih memegang monopoli di sektor kendaraan bermotor dan otomotif. Di era Jokowi gerakan pembangunan transportasi massal banyak digalakkan termasuk jalan tol yang sebenarnya difungsikan untuk kendaraan niaga bukan kendaraan pribadi. Pembuatan jalur kereta api, MRT dan LRT mulai digalakkan supaya masyarakat mulai beralih ke penggunaan transportasi massal. Jepang sangat mengerti karakter masyarakat kita yang sangat konsumtif dan manajemen transportasi publik negeri kita yang masih buruk dari sisi standar keamanan dan kenyamanan penumpang sehingga masyarakat kita lebih cenderung menyukai menggunakan transportasi pribadi yang dianggap lebih nyaman daripada tranportasi publik. Itulah mengapa Jepang lebih banyak mengulur waktu dalam pembuatan proyek transportasi massal seperti Kereta Cepat. Jepang menganggap transportasi pribadi lebih menguntungkan untuk ditingkatkan daripada transportasi massal.

Itulah alasan mengapa jepang mengulur waktu dan bersikap jual mahal. Tapi alasan lain mengapa jepang seperti mengulur waktu adalah karena sebelum era jokowi manajemen birokrasi masih berbelit dalam pengajuan proyek. Hal ini sebenarnya menguntungkan kaum birokrat yang suka berburu rente alias KKN. Justru jepang memanfaatkan pejabat yang korup untuk menciptakan pasar monopoli dengan beban biaya sangat besar karena banyak diambil dari dana APBN. Jepang tidak pernah mengkritik pejabat yang korup dalam masalah pembuatan proyek sehingga menimbulkan beban biaya pembangunan tinggi dan proyekpun berjalan kurang efisien. Nahh begitu Cina mulai bersaing melawan jepang justru jepang terlihat lengah.. Dan inilah yg dimanfaatkan cina dlm berdiplomasi dan berbisnis..

Dalam filosofi bisnis cina memang terkenal lebih suka jual murah dengan margin keuntungan sedikit tapi kualitas hampir sama dengan jepang.. Beda dengan jepang yang punya banyak pengalaman tapi jual mahal. Begitu cina makin superpower dan menjadi ancaman jepang.. Jepangpun berusaha mendekati pejabat Indonesia yang sudah mulai dibersihkan dari unsur-unsur KKN.. Dan lihat apa yang terjadi ternyata demi mengefisienkan proyek bisnis Jokowi menggunakan sistem proyek Busines to Busines bukan Government to Busines. Dengan begitu iklim untuk menciptakan monopoli pasar bisa dikurangi.

Perlu digarisbawahi bahwa proyek infrastruktur maupun proses pengadaan barang dan jasa impor banyak melibatkan pemerintah dengan jepang. Jepangpun dibuat malu setelah data yang dibuat jepang dalam proyek kereta cepat justru diserahkan kepada Cina dengan prinsip Business to Business tanpa melibatkan APBN.

Karena selama bertahun-tahun proyek tak kunjung dijalankan, Indonesia mulai mendekati Jepang, padahal kenyataannya berbeda dengan pendapat komikus jepang dimana Jokowi mulai minta bantuan lagi kepada Jepang  untuk proyek tersebut. Justru Jepang mulai mengambil sikap lunak mendekati pemerintah Indonesia dengan pendekatan baru. Persaingan antara jepang dan cina justru lebih menguntungkan Indonesia saat manajemen proyek yang bersifat monopoli berubah menjadi makin kompetitif. Nilai proyek akan diukur seberapa jauh hasil proyek maksimal dan efisien.

Sebenarnya persaingan monopoli proyek jepang vs cina mirip persaingan hp cina dan korea. Dulu hape android korea dikenal mahal dan hanya dimiliki kalangan menengah atas tapi begitu cina mulai mengambil pasaran kelas low end dengan kualitas hampir setara dengan samsung yang high end, mau tak mau korea membuat samsung memiringkan harga pasarannya. Memang Cina mampu memecah pasar monopoli pasar dari produsen negara lain dengan merusak harga pasar. Dengan membidik pasar low end yang tidak pernah dipedulikan dan digarap oleh yang lain.. maka mengejutkan kompetitor yg menginginkan monopoli harga.. Itulah kelebihan Cina dalam berbisnis.. Berani untung sedikit tapi mampu menjual banyak.. Beda dengan kompetitor yang mana bisnisnya untung banyak tapi jualnya sedikit untuk kalangan terbatas saja.

Selasa, 20 Februari 2018

Revolusi Industri 4.0 Bawa Perubahan Besar, 12,5 persen pekerjaan Hilang


Akhir-akhir ini, perekonomian Indonesia dihebohkan dengan sistem bisnis online, baik dalam bidang transportasi, retail, perhotelan dll. Sistem online tidak terlepas dari perkembangan sistem digital, yang teknologi dasarnya sudah ditemukan sejak tahun 1970 an. Maraknya sistem digital dalam bisnis ini, memberi pengaruh yang sangat dahsyat dalam perekonomian, bahkan banyak kalangan menyebutkan  bahwa sistem digital telah menimbulkan revolusi  industri generasi ke 4.

Perkembangan sangat pesat di bidang teknologi informasi telah mendorong terjadinya revolusi industri keempat ( industrial revolution 4.0 ). Kondisi ini menjadikan masa depan serba tidak menentu (unpredictable future) dan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya mapan bisa usang seketika.
Revolusi Industri 4.0 yang mengoptimalkan digitalisasi, komputerisasi dan data analisis membawa dampak hilangnya 12,5 persen pekerjaan di Indonesia karena digantikan mesin (otomasi). Sektor pertanian yang paling besar terkena dampak dari inovasi distruptif ini, karena pekerjaan yang dulunya dioperasikan manusia kini diambil alih mesin.

Inovasi distruptif telah mengubah cara-cara lama manusia dalam beraktivitas, tidak lagi dilakukan secara fisik tapi berganti virtual. Perusahaan-perusahaan besar juga mengalami pergeseran, bukan lagi perusahaan minyak seperti Exxon Mobil tapi berganti perusahaan yang punya basis data besar (Big Data) seperti Facebook, Alibaba, Microsoft. Sekarang yang paling berpengaruh bukan lagi minyak (oil) tapi data.

Revolusi Industri 4.0 ini juga menggeser pemahaman tentang definisi kepemilikan modal (kapital), yang tidak lagi ditentukan dari seberapa besar aset fisik yang dimiliki, namun ditentukan dari value perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan Gojek yang tidak memiliki aset motor tapi valuasinya sangat besar. Tahun 2016, valuasi Gojek senilai Rp 17 Trilyun, lebih besar dari Garuda Indonesia dan Blue Bird. Kini di tahun 2018 valuasi gojek sudah mencapai Rp. 40 Trilyun. Saat ini aset yang paling bernilai adalah big data dan pekerjaan yang paling mahal adalah data analisis.
Sumber referensi : SH Kedaulatan Rakyat  ( 21 Februari 2018)